Payakumbuh – Pemerintah Kota Payakumbuh kembali menegaskan komitmennya terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Hal ini dibuktikan dengan langkah cepat dan responsif dalam menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah.
Tindak lanjut ini bukan hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi menjadi bukti nyata bahwa Pemko Payakumbuh serius membangun sistem pemerintahan yang bertanggung jawab, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik.
Dari Temuan ke Tindakan: Transparansi Bukan Sekadar Wacana
Dalam audit yang dilakukan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran terakhir, terdapat beberapa catatan yang diberikan untuk disempurnakan. Menanggapi itu, jajaran Pemko Payakumbuh langsung melakukan evaluasi internal dan menyusun rencana aksi korektif demi menutup setiap celah yang berpotensi menimbulkan kesalahan administratif maupun kerugian negara.
“Kami menganggap hasil audit BPK sebagai masukan yang sangat berharga. Kami tidak hanya menindaklanjuti, tapi juga berupaya melakukan perbaikan sistemik,” ujar salah satu pejabat di lingkungan Pemko Payakumbuh.
Baca juga: Sinergi Hebat! Pemko dan Kejari Payakumbuh Edukasi Hukum ke Sekolah
Langkah-langkah perbaikan ini meliputi:
-
Penertiban aset dan administrasi keuangan
-
Evaluasi ulang mekanisme pengadaan barang dan jasa
-
Peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan pengelolaan keuangan
-
Penguatan fungsi pengawasan internal
Wujudkan Pemerintahan Terbuka dan Akuntabel
Kepala Inspektorat Kota Payakumbuh menambahkan bahwa setiap temuan BPK ditindaklanjuti melalui pendekatan lintas OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Selain memastikan perbaikan, proses ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antarunit dalam menghadirkan tata kelola yang transparan.
“Tidak ada toleransi untuk penyimpangan. Setiap temuan ditelusuri dan ditindaklanjuti. Kami ingin membangun budaya kerja yang jujur dan bertanggung jawab,” jelasnya.
Dukungan DPRD dan Masyarakat
Langkah Pemko Payakumbuh ini juga mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk DPRD setempat. Dalam rapat koordinasi bersama tim anggaran pemerintah daerah, DPRD menyatakan siap mengawal implementasi perbaikan yang dilakukan pemerintah kota.
Masyarakat pun mulai merasakan manfaat dari pemerintahan yang lebih terbuka. Akses terhadap informasi publik menjadi lebih mudah, dan proses penganggaran daerah kini lebih partisipatif melalui forum Musrenbang dan konsultasi publik lainnya.
