Laporan Payakumbuh – Pemerintah Kota Payakumbuh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) resmi menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh Tahun 2026 sebesar Rp745,6 miliar. Penetapan tersebut dilakukan melalui rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD Payakumbuh, Senin malam, sebagai hasil sinergi intens antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun arah pembangunan daerah pada tahun mendatang.
Proses Pembahasan Berjalan Dinamis dan Transparan
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Payakumbuh, yang menyampaikan bahwa pembahasan APBD 2026 berlangsung dinamis, namun tetap mengedepankan prinsip transparansi serta pengelolaan anggaran yang efektif dan akuntabel.
Menurutnya, setiap program yang diusulkan telah melalui evaluasi mendalam, termasuk penyesuaian terhadap kondisi ekonomi daerah serta prioritas pembangunan Kota Randang tersebut.
“Kami bersama pemerintah daerah telah bekerja maksimal untuk memastikan APBD 2026 benar-benar menggambarkan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar keinginan sektoral,” ujar Ketua DPRD.
Prioritas Anggaran: Pendidikan, Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan
Wali Kota Payakumbuh dalam sambutannya menegaskan bahwa APBD 2026 dirancang untuk memperkuat tiga sektor utama: pendidikan, infrastruktur dasar, serta penguatan ekonomi kerakyatan.
-
Bidang Pendidikan
Alokasi anggaran diarahkan untuk peningkatan kualitas sarana-prasarana sekolah, pengembangan kompetensi guru, serta program penguatan karakter peserta didik. Pemerintah kota menargetkan kualitas pendidikan yang lebih merata dan peningkatan angka partisipasi sekolah. -
Infrastruktur dan Tata Ruang
Sebagian anggaran difokuskan pada pembangunan dan pemeliharaan jalan kota, pengurangan kawasan kumuh, peningkatan drainase, dan penyediaan fasilitas publik yang lebih layak. -
Ekonomi Kerakyatan dan UMKM
Pemerintah menegaskan komitmen mendukung pelaku UMKM melalui pembinaan, fasilitasi legalitas usaha, kemudahan akses pemasaran, serta perluasan kemitraan dengan berbagai pihak.
Selain itu, upaya penguatan digitalisasi layanan publik dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat juga masuk dalam prioritas belanja daerah.
Baca juga: HUT KORPRI ke-54 Payakumbuh Tetap Meriah di Tengah Hujan, Kekompakan ASN Jadi Sorotan
Harapan Pemerintah: APBD Mendorong Pertumbuhan yang Lebih Inklusif
Wali kota menyampaikan bahwa APBD Payakumbuh 2026 harus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi lokal di tengah tantangan ketidakpastian global. Ia berharap alokasi anggaran mampu meningkatkan daya saing daerah sekaligus memperluas lapangan kerja bagi masyarakat.
“Dengan APBD yang telah disahkan ini, kami bertekad mempercepat pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh warga Payakumbuh,” tegasnya.
DPRD Minta Pengawasan Diperketat
Meski APBD telah disepakati, DPRD menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaannya. DPRD mengingatkan agar setiap perangkat daerah bekerja profesional, tepat waktu, serta menghindarkan diri dari praktik yang merugikan keuangan daerah.
“Pelaksanaan APBD harus transparan. Kami akan memastikan anggaran yang telah disepakati tidak keluar dari jalur dan tepat sasaran,” ujar salah satu anggota DPRD dalam sesi penyampaian pendapat akhir fraksi.
Sinergi yang Perlu Terus Dijaga
Penetapan APBD 2026 yang berlangsung kondusif menjadi bukti kuatnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam memajukan Kota Payakumbuh. Pemerintah berharap kerja sama ini terus berlanjut untuk mengawal berbagai program prioritas serta menjawab kebutuhan masyarakat.
Dengan besaran anggaran Rp745,6 miliar, Pemko Payakumbuh optimistis mampu mengakselerasi pembangunan pada 2026, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan warga.
