Laporan Payakumbuh — Rencana pembangunan Pasar Payakumbuh kembali menemui hambatan serius. Hingga kini, sertifikat lahan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan proyek tak kunjung terbit, membuat pembangunan pasar yang sudah lama dinantikan pedagang terancam gagal direalisasikan. Kondisi ini menimbulkan keresahan luas di kalangan pelaku usaha hingga mendapat perhatian langsung dari Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta.
Pedagang Mulai Frustrasi: “Kami Sudah Menunggu Terlalu Lama”
Sejumlah pedagang mengaku kecewa dan frustasi atas mandeknya proyek revitalisasi pasar tersebut. Mereka menilai pemerintah daerah harus memberikan kepastian, mengingat kondisi pasar sementara yang kini ditempati tidak memadai untuk aktivitas perdagangan jangka panjang.
“Kami sudah menunggu bertahun-tahun. Kalau sertifikat tak selesai, bagaimana pasar mau dibangun?” kata salah seorang pedagang yang meminta namanya dirahasiakan. Ia mengatakan, banyak pedagang mengalami penurunan pendapatan karena lokasi sementara sulit dijangkau sebagian konsumen.
Pedagang berharap pemerintah bergerak lebih cepat, terutama dalam menyelesaikan persoalan administrasi dan legalitas lahan.
Proyek Revitalisasi Terkendala Status Lahan
Pembangunan Pasar Payakumbuh merupakan proyek yang telah direncanakan sejak beberapa tahun lalu. Namun, proses penyelesaian administrasi, khususnya penerbitan sertifikat hak pakai lahan, menjadi penyebab utama tertundanya pelaksanaan.
Tanpa sertifikat tersebut, pemerintah tidak bisa mengeksekusi anggaran maupun memulai tender fisik pembangunan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa proyek kembali bergeser ke tahun berikutnya.
Sejumlah pihak menilai keterlambatan ini berpotensi merugikan daerah, karena anggaran yang seharusnya dapat dipergunakan untuk meningkatkan sarana ekonomi masyarakat tidak terserap dengan optimal.
Wako Zulmaeta Angkat Suara: Pemerintah Terus Berkoordinasi dengan BPN
Menanggapi meningkatnya keresahan pedagang, Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta akhirnya buka suara. Ia menegaskan bahwa pemerintah kota tidak tinggal diam dan terus melakukan komunikasi intensif dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mempercepat proses penerbitan sertifikat.
“Kami sudah berulang kali berkoordinasi dengan BPN. Semua dokumen pendukung sudah kami lengkapi, tinggal menunggu proses verifikasi akhir. Pemerintah tetap komit membangun pasar ini untuk kepentingan masyarakat,” tegas Zulmaeta.
Ia meminta pedagang untuk bersabar, seraya memastikan bahwa pemerintah akan mengawal persoalan tersebut hingga tuntas.
Baca juga: Pemko Payakumbuh Salurkan Bantuan Permakanan untuk 175 Penerima Manfaat
Pemko Klaim Sudah Serahkan Semua Dokumen
Dalam penjelasannya, Pemko Payakumbuh menyebutkan telah menyerahkan seluruh dokumen yang dipersyaratkan, termasuk peta bidang, berita acara pengukuran, serta dokumen legalitas kepemilikan sebelumnya.
Namun, proses verifikasi di BPN disebut membutuhkan waktu lebih panjang karena aspek historis lahan dan proses pemecahan peta bidang yang cukup rumit.
“Ini soal teknis pertanahan yang harus diselesaikan dengan teliti. Kami berharap BPN dapat mempercepat, karena dampaknya sangat besar bagi masyarakat,” ujar Kepala Dinas terkait.
Pakar Sebut Penanganan Lambat Bisa Hambat Pertumbuhan Ekonomi Lokal
Pengamat tata ruang dan ekonomi daerah menilai keterlambatan penyelesaian sertifikat lahan dapat memberi dampak domino pada ekonomi masyarakat Payakumbuh. Pasar sebagai pusat transaksi utama dinilai berperan penting dalam menggerakkan ekonomi lokal.
“Penundaan pembangunan berpotensi memperlambat perputaran ekonomi, menurunkan daya saing UMKM, dan memengaruhi pendapatan pedagang,” ujar seorang akademisi dari universitas setempat.
Ia menyarankan pemerintah mempercepat dialog lintas lembaga agar tidak ada mispersepsi yang memicu penundaan lebih jauh.
Pedagang Minta Ada Solusi Sementara Jika Proyek Meleset Lagi
Melihat kemungkinan pembangunan kembali tertunda, pedagang meminta pemerintah menyiapkan solusi sementara, termasuk perbaikan fasilitas pasar darurat dan peningkatan keamanan serta saluran drainase di lokasi mereka berdagang saat ini.
“Kalau pun belum bisa dibangun, tolong tempat sementara diperbaiki. Kami butuh lapak yang layak dan aman,” ujar seorang pedagang lainnya.
Pemko Pastikan Pembangunan Tetap Jadi Prioritas
Meski diliputi berbagai kendala, Pemko Payakumbuh memastikan pembangunan Pasar Payakumbuh tetap menjadi salah satu proyek prioritas yang akan terus diperjuangkan.
Wako Zulmaeta menegaskan, “Pasar ini harus terbangun. Ini kebutuhan masyarakat. Kami tidak akan menghentikan upaya sampai sertifikat terbit dan proses konstruksi dimulai.”
Pemerintah berharap dukungan masyarakat dan kesabaran para pedagang agar proses penyelesaian permasalahan lahan dapat berjalan lancar dan cepat.
