Laporan Payakumbuh — Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh kembali mencatat prestasi membanggakan. Berdasarkan hasil evaluasi Indeks Elektronik Transaksi Pemerintahan Daerah (IETPD) semester I tahun 2025, Kota Payakumbuh berhasil meraih nilai 96,3 persen, menjadikannya salah satu daerah dengan tingkat digitalisasi pemerintahan terbaik di Sumatera Barat.
Nilai tersebut diumumkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI sebagai hasil pemantauan implementasi sistem transaksi digital dalam pengelolaan keuangan dan layanan publik di lingkungan pemerintah daerah.
Bukti Komitmen Menuju Pemerintahan Digital
Wali Kota Payakumbuh, Riza Falepi, mengungkapkan bahwa pencapaian tersebut menjadi bukti nyata komitmen Pemko Payakumbuh dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan efisien.
“Digitalisasi bukan sekadar tren, tetapi kebutuhan untuk memberikan pelayanan publik yang cepat dan akuntabel. Hasil ini menunjukkan bahwa Payakumbuh berada di jalur yang benar dalam mewujudkan Smart Government,” ujar Riza, Rabu (29/10/2025).
Ia menambahkan, Pemko Payakumbuh akan terus meningkatkan kualitas layanan berbasis elektronik, terutama dalam sektor administrasi keuangan, pengadaan barang dan jasa, hingga pelayanan perizinan online.
Implementasi Digitalisasi di Berbagai Sektor
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Payakumbuh, Syafwal, menjelaskan bahwa peningkatan nilai IETPD ini tidak lepas dari penerapan sejumlah inovasi digital di lingkungan pemerintah.
“Selama semester pertama tahun ini, kami fokus memperkuat sistem transaksi keuangan daerah secara nontunai, termasuk penggunaan e-Budgeting, e-Planning, dan e-Procurement. Semua OPD kini telah terhubung dalam sistem terintegrasi,” jelasnya.
Selain itu, Pemko juga telah meluncurkan aplikasi Payakumbuh Satu Data, yang mempermudah sinkronisasi data antarinstansi dan menjadi dasar pengambilan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).
“Dengan sistem ini, data keuangan, aset, dan kegiatan pemerintah bisa diakses secara transparan oleh publik. Ini juga mempercepat proses audit dan pengawasan,” tambah Syafwal.
Baca juga: Ketua DPC PPP Payakumbuh Apresiasi Silaturahmi GP Ansor, Ajak Perkuat Sinergi Untuk Kemajuan Daerah
Kolaborasi dan Pendampingan
Menurutnya, keberhasilan mencapai nilai 96,3 persen juga berkat kerja sama erat antara pemerintah kota, Bank Nagari sebagai mitra transaksi elektronik, serta dukungan Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Dalam Negeri.
“Kami juga mendapat pendampingan dari BI dalam memperluas penggunaan QRIS dan digital payment untuk transaksi retribusi daerah dan pajak,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa sistem digital tidak hanya memudahkan pemerintah, tetapi juga memberi manfaat langsung kepada masyarakat.
Menuju 100 Persen Digitalisasi
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Rodzani Yusuf, menargetkan agar nilai IETPD bisa tembus 100 persen pada akhir tahun 2025. Ia menilai masih ada beberapa sektor yang perlu diperkuat, seperti digitalisasi di tingkat kelurahan dan sistem monitoring real time.
“Kami akan melakukan pelatihan tambahan bagi aparatur di kelurahan dan OPD agar semua layanan bisa sepenuhnya terdigitalisasi. Tujuannya agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari transformasi digital ini,” kata Rodzani.
