Laporan Payakumbuh — Tingkat inflasi di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) kembali menunjukkan tren peningkatan pada Oktober 2025. Bank Indonesia (BI) Sumatera Barat mencatat adanya kenaikan yang disebabkan oleh naiknya harga sejumlah komoditas pangan utama. Kondisi ini menjadi perhatian serius, terutama menjelang akhir tahun yang kerap ditandai dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumbar, Endang Kurnia Saputra, menegaskan perlunya langkah strategis yang lebih kuat dan sinergis antarinstansi untuk mengendalikan laju inflasi. Menurutnya, penguatan strategi pengendalian harga harus dilakukan lebih cepat agar tekanan inflasi tidak meluas.
“Inflasi Sumbar pada Oktober 2025 tercatat meningkat dibanding bulan sebelumnya. Ini menjadi sinyal bahwa kita perlu memperkuat langkah pengendalian, khususnya di sektor pangan dan distribusi,” kata Endang di Padang, Selasa (4/11/2025).
Kenaikan Harga Pangan Jadi Pendorong Utama
Data BI menunjukkan, inflasi Sumbar meningkat terutama disebabkan oleh naiknya harga cabai merah, beras, dan daging ayam ras. Beberapa daerah seperti Bukittinggi, Payakumbuh, dan Padang Panjang mengalami tekanan harga yang lebih tinggi akibat keterbatasan pasokan dan distribusi yang terganggu oleh cuaca ekstrem.
“Bahan pangan bergejolak masih menjadi tantangan terbesar. Kondisi cuaca yang tidak menentu dan rantai pasok yang belum optimal memperburuk situasi,” ungkap Endang.
Selain pangan, sektor transportasi dan energi rumah tangga juga berkontribusi terhadap inflasi, meski dalam skala lebih kecil.
BI Dorong Penguatan Sinergi TPID
Dalam menghadapi dinamika harga tersebut, BI Sumbar meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota memperkuat koordinasi, terutama dalam hal pemantauan stok, distribusi, dan operasi pasar.
Menurut Endang, langkah cepat dari TPID sangat penting agar inflasi tidak berdampak besar pada daya beli masyarakat, terutama menjelang musim liburan akhir tahun.
“TPID harus memperkuat sinergi dengan pelaku usaha, dinas perdagangan, dan kelompok tani. Kita tidak bisa menunggu harga melonjak baru bertindak,” ujarnya.
BI juga menekankan pentingnya mempercepat digitalisasi sistem pangan daerah agar arus informasi harga dan pasokan lebih transparan dan terkendali.
Baca juga: Dua Bersaudara Asal Payakumbuh Gegerkan Dunia Siber,Tembus Apple dan NASA
Kolaborasi dengan Pemda dan BUMD
Sebagai bagian dari strategi pengendalian, BI Sumbar mendorong kolaborasi lebih erat antara pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pelaku usaha logistik. Langkah ini diharapkan mampu menjaga kestabilan pasokan barang pokok dan mengurangi ketergantungan pasokan antarprovinsi.
“Kita perlu memperkuat ketahanan pangan lokal. Misalnya, dengan memperluas kerja sama antardaerah melalui skema Kerja Sama Antar Daerah (KAD), sehingga komoditas strategis bisa disuplai secara merata,” kata Endang.
Pemerintah Provinsi Siapkan Langkah Korektif
Kepala Disperindag Sumbar, Rizal Efendi, menegaskan bahwa langkah pengendalian inflasi tidak bisa hanya bersifat jangka pendek. “Kami bersama TPID akan memperkuat langkah preventif dengan memperbanyak pasar murah dan memperluas gudang penyangga,” jelasnya.
Dorong Ketahanan Ekonomi Daerah
BI juga mengingatkan pentingnya menjaga ekspektasi masyarakat agar tidak panik menghadapi kenaikan harga. Edukasi mengenai perilaku konsumsi bijak dan dukungan terhadap produk lokal diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“Pengendalian inflasi bukan hanya soal harga, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas ekonomi,” tutup Endang.
Dengan penguatan koordinasi antarinstansi dan upaya menjaga pasokan bahan pokok, BI optimistis inflasi Sumatera Barat dapat kembali terkendali menjelang akhir tahun, sekaligus menjaga daya beli masyarakat tetap stabil.
