Payakumbuh – Janji kampanye yang dulu dilontarkan Bupati Agam kini menjadi sorotan publik. Warga di berbagai pelosok daerah mempertanyakan realisasi program pembangunan infrastruktur yang digadang-gadang akan membawa kesejahteraan merata. Namun, ketika dimintai keterangan oleh awak media dan masyarakat, Bupati Agam memilih bungkam.
Janji Manis Saat Kampanye
Dalam masa kampanye beberapa tahun lalu, Bupati Agam dengan lantang berkomitmen akan membangun infrastruktur hingga ke pelosok negeri. Jalan-jalan penghubung antar nagari, jembatan di daerah terpencil, hingga akses pendidikan dan kesehatan disebut menjadi prioritas utama. Janji tersebut sempat membangkitkan harapan besar masyarakat yang selama ini kesulitan menikmati pembangunan merata.
Namun, kini kondisi di lapangan jauh dari harapan. Banyak jalan yang masih rusak parah, akses transportasi terhambat, serta fasilitas umum di pedalaman belum tersentuh pembangunan berarti.
Warga Mulai Gerah
Sejumlah tokoh masyarakat menilai pemerintah daerah seolah menutup mata terhadap kebutuhan warga pelosok. Keluhan kerap terdengar dari masyarakat yang harus menempuh perjalanan panjang dengan kondisi jalan berlumpur atau rusak.
“Dulu katanya semua akan dibangun, dari jalan, jembatan sampai sekolah. Tapi sekarang, janji itu hanya tinggal janji. Kami seakan dianaktirikan,” ujar salah seorang warga di Kecamatan Palembayan.
Kekecewaan warga semakin besar ketika mendapati bahwa proyek pembangunan justru lebih banyak terfokus di wilayah perkotaan.
Baca juga: Tinjau Pembangunan Puskesmas Parit Rantang, Wawako Elzadaswarman : Kualitas Menjadi Perhatian Utama
Ditanya, Bupati Pilih Diam
Saat ditemui usai menghadiri sebuah acara resmi, Bupati Agam enggan memberikan komentar ketika ditanya mengenai janji kampanye yang belum terealisasi. Ia hanya berlalu tanpa sepatah kata pun. Sikap bungkam ini memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
Sejumlah aktivis menilai, sikap diam Bupati Agam menunjukkan lemahnya komitmen dan kurangnya transparansi pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan.
Desakan dari DPRD dan Aktivis
DPRD Kabupaten Agam pun ikut bersuara. Beberapa anggota dewan menegaskan bahwa janji kampanye bukan sekadar retorika, melainkan kontrak politik yang seharusnya diwujudkan demi kepentingan rakyat.
“Kami akan memanggil pemerintah daerah untuk mempertanyakan hal ini. Jangan sampai rakyat merasa dikhianati,” ujar salah satu anggota DPRD Agam.
Selain itu, organisasi masyarakat dan aktivis lokal juga mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Bupati. Menurut mereka, pembangunan tidak boleh terpusat hanya di kota, melainkan harus merata hingga ke pelosok.
Harapan Warga
Masyarakat Agam berharap pemerintah daerah segera memperbaiki komunikasi dan transparansi. Mereka tidak menuntut sesuatu yang muluk, tetapi setidaknya janji-janji dasar mengenai akses jalan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan bisa terealisasi.
“Kami hanya ingin merasakan keadilan pembangunan. Jangan biarkan daerah pelosok terus tertinggal,” tegas warga lainnya.
